Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Pemerintah Kabupaten Sorong

Abstract

Abstract

Managing State/Regional Property (BMN/D) requires high commitment, especially in the administration, security, and optimization of significant assets. Local governments have broad authority to utilize financial resources according to the needs and aspirations of the community. However, this utilization must be directed clearly and responsibly with the principles of accountability and transparency to the community and the Central Government as a distributor of balance funds (Supit, P. T., Tinangon, J. J., & Mawikere, 2017). One of the essential elements in the balance sheet is fixed assets, so the accuracy of fixed asset data is crucial in presenting reliable financial reports. However, the opinion of the Audit Board (BPK) still highlights problems related to fixed assets. This study evaluates the implementation of bookkeeping, inventory, and reporting of regional property by BPKAD Sorong Regency under applicable regulations. In addition, this study provides recommendations to improve the management of fixed assets effectively and efficiently, hoping that it can be a guide in supporting better public services. The research uses a case study method with data collected through interviews and documentation, then analyzed qualitatively and descriptively. The research sample is the Regional Finance and Asset Management Agency (BPKAD). The study results show that the management of BMN/D in Sorong Regency is under Permendagri No. 47 of 2021. However, obstacles remain, such as the lack of information in contract documents, lack of technological human resource competence, old procurement data that is difficult to find, and weather, infrastructure, and financial constraints. This issue affects the process of inventory and presentation of asset data.

Keywords: Evaluation of the Implementation of Bookkeeping, Inventory, and Reporting of Regional Property

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) menuntut komitmen tinggi, khususnya dalam penatausahaan, pengamanan, dan optimalisasi aset yang signifikan. Pemerintah daerah memiliki wewenang luas untuk memanfaatkan sumber daya keuangan sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Namun, pemanfaatan ini harus diarahkan secara jelas dan bertanggung jawab dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi, baik kepada masyarakat maupun Pemerintah Pusat sebagai penyalur dana perimbangan (Supit, P. T., Tinangon, J. J., & Mawikere, 2017) . Salah satu elemen penting dalam neraca keuangan adalah aset tetap, sehingga keakuratan data aset tetap menjadi krusial dalam menyajikan laporan keuangan yang andal. Meski demikian, opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih kerap menyoroti masalah terkait aset tetap. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah oleh BPKAD Kabupaten Sorong sesuai peraturan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pengelolaan aset tetap secara efektif dan efisien, dengan harapan dapat menjadi panduan dalam mendukung pelayanan publik yang lebih baik. Penelitian menggunakan metode studi kasus dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif. Sampel penelitian adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan BMN/D di Kabupaten Sorong telah sesuai dengan Permendagri No. 47 Tahun 2021. Namun, kendala tetap ada, seperti minimnya informasi dalam dokumen kontrak, kurangnya kompetensi SDM dalam teknologi, data pengadaan lama yang sulit ditemukan, serta kendala cuaca, infrastruktur, dan keuangan. Masalah ini memengaruhi proses inventarisasi dan penyajian data aset.

Kata Kunci: Evaluasi Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah