PENGARUH OPINI AUDIT TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH DENGAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEBAGAI VARIABEL INTERVENING
DOI:
https://doi.org/10.52062/jakd.v13i2.1440Abstract
This study aims to obtain empirical evidence about the effect of audit opinion on the performance of local governments with the realization of regional revenues and expenditures as an intervening variable in empirical studies in district and city governments in the Papua Province. Regional income is reflected in the value of absolute logarithm natural total Regional Original Income. Regional expenditure is reflected in the value of absolute natural logarithms in total Operating Expenditures.Government performance is reflected in the score of the evaluation results of SAKIP implementation. This study used 28 districts and 1 city as samples from local governments in Papua Province. The sample is determined using purposive sampling. The results of this study indicate that the audit opinion does not have a direct effect on the performance of the local government or after it has been mediated by local revenue and operating expenses. Audit opinion affects Regional Original Revenue. Regional Original Income does not affect the Performance of Local Governments. Audit Opinion has an effect on Operational Expenditures and Shopping Expenditures does not affect the Performance of Local Government
Downloads
References
Abdul Halim. 2004. Manajemen Keuangan Daerah.Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN
Budianto, Wendy. 2012. Pengaruh opini, temuan audit, dan gender terhadap kinerja
penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia 2008-2010. Skripsi Sarja.
FEUI. Depok. www.ib.ui.ac.id/file?file=digital/20317234-S-Wendy%20Budianto.pdf
Giroux, G., & Shields, D. 1993. Accounting controls and bureaucratic strategies in municipal
government. Journal of Accounting and Public Policy, 12(3), 239-262.
Gozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Edisi Kedelapan.
Semarang. Badan Penerbit Universitas Deponegoro.
Marfiana, N., &Kurniasih, L. 2013. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Hasil
Pemeriksaan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Sustainaible Kompetitife Advantage (SCA), 3(1)
Mardiasmo. 2009. Perpajakan.Yogyakarta: Andi
Mustikarini, W. A., &Fitriasari, D. 2012. Pengeruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan
Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun
Angggaran 2007. Simposium Nasional Akuntansi XV. Banjarmasin.
Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi BirokrasiNomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan
Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksana Evaluasi Akuntnbilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.
Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Evaluasi
atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban
keuangan daerah.
Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.
Power, M. 2013. Auditing and The Production Of Legitimacy. Accounting, Organizations and
Society, 28, 379-394.
Schneider, Marguerite and Damanpowur, Variborz. 2002. Public Choice Economics and Public
Pension Plan Funding: and Empirical Test. Administration & Society, 34 (1 Mar) : 57.
Suchman Mark C. 1995. Manging Legitimacy: Strategecy and Instutional Approaches. Academy Of
Management Review, 20 (3), 571-610.
Sugiyono. 2003. MetodePenelitianKuantitaif. Bandung: Alfabeta.
Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah Volume 13, Nomor 2, November 2018: 123-134
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. tentang Pemerintah Daerah
Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Negara
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.jpg)
