Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Pelaporan Keuangan Dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja

Authors

  • Rizka Saptarinur
  • Siti Rofingatun
  • Rama Soyan Arung Lamba

DOI:

https://doi.org/10.52062/jaked.v17i2.2589

Keywords:

Performance-Based Budgeting, Financial Reporting System, Accounting Controls, Accountability For The Performance Of Government Agencies

Abstract

This study aims to determine the effect of performance-based budgeting, financial reporting systems, accounting controls, and performance accountability of government agencies on BPMP Papua Province either simultaneously or partially. This type of research is quantitative descriptive. The population in this study were all employees who were part of the SAKIP team and were involved in the financial process, preparing program performance drafts, budgets, and performance reporting and evaluation as well as several staff of 70 employees who worked at BPMP Papua. This research is a survey research where 70 samples are saturated samples and use a questionnaire as a data collection tool. The analysis tool used multiple regression analysis with the help of the SPSS Version 25 program. The results showed that partially performance-based budgeting and accounting control variables had a significant positive effect on government agency performance accountability, while the financial reporting system variable had no significant effect on government agency performance accountability. Simultaneously performance-based budgeting, financial reporting systems and accounting controls have a significant positive effect on government agency performance accountability at BPMP Papua Province.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ali, A., Agusti, R., & Riani, I. (2015). Pengaruh Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip) Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau, 2(2), 34060.

Anastasia, D. R. (2018). pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan).

Andi Supanggat. (2008). Statistik dalam Kajian Deskriptif, Infensi dan Paramatik. Kencana Prenada.

Anjarwati, M. (2012). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Pemoderasi. Jurnal Akuntansi Dan Investasi, 13(1), 15–27.

Anthony. (2005). Sistem Pengendalian Manajemen (II). Salemba Empat.

Bastian. (2006). Sistem Perencanaan Dan Penganggaran Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Salemba Empat , 2006.

Bastian. (2010). Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar (ketiga). Erlangga.

BPKP. (2005). Keputusan Kepala BPKP Nomor: KEP- 911/K/JF/2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengujian Karya Tulis Ilmiah di Bidang Pengawasan. 1–41.

BPKP. (2011). Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1392/K/SU/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Sekretariat Utama BPKP.

Danan Biwirotomo. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kota Surakarta (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta). Skripsi.

Devika Diah. (2019). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran,Pengendalian Akuntansi, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 1(1), 429–444. https://doi.org/10.24036/jea.v1i1.85

Eko Setiawan. (2013). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di SKPD Pelalawan. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau, 33, 1–14.

Eny Kusrini. (2020). pengaruh kejelasan sasaran anggaran, kesulitan tujuan anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. (Studi Kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus).

Fathia, N. (2017). pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, penerapan anggaran berbasis kinerja, kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan kinerja dan pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) (Study Kasus SKPD di Prov. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau, 4(1), 670–684.

Ghozali. (2005). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS (4th ed.). Universitas Diponegoro.

Ghozali, I. (2018). Ghozali, Imam. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit UNDIP. In Analisis Multivariate dengan Program SPSS.

Halim. (2004). Akuntansi Sektor Publik Keuangan Daerah (4th ed.).

Halim. (2007). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. Halim dan Kusufi. (2014). Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat.

Herry. (2009). Akuntansi Keuangan Menengah. Bumi Aksara.

Husein Umar. (2003). Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. PT. Gramedia Pustaka.

Indraswari, K. (2010). pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah provinsi jawa tengah.

Jensen and Meckling. (1976). theory of firm: manajerial behavior, agency costs and ownership structure. Human Relations, 72(10), 1671–1696. https://doi.org/10.1177/0018726718812602

Laporan Kinerja LPMP Papua. (2019). Laporan Kinerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor, 53, 1689–1699. http://dx.doi.org/10.1016/j.tws.2012.02.007

Mardiasmo. (2002). Akuntansi sektor publik. Yogyakarta : Andi, 2002.

Miriam Budiardjo. (1994). Demokrasi di Indonesia demokrasi parlementer dan demokrasi

Pancasila. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama , 1994.

Muhammad Hafzhan. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. 6.

Mukhofifah, U., Migunani, & Hidayat, A. (2016). Perancangan Sistem Pelaporan Keuangan Berbasis Web. IJSE-Indonesian Journal On Software Engineering, 2(1), 16.

Nanda, R., & Darwanis. (2016). Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Padapemerintah Daerah (Studi Deskriptif Pada Dinas DPKKD Kabupaten Aceh Selatan). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), 1(1), 327–340.

Netty. (2011). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi. https://www.academia.edu/download/50159009/Netty_Herawaty.pdf

Rencana Strategis LPMP Papua. (2020). Laporan Kinerja Kinerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan.

Riawan Tjandra. (2009). Hukum Keuangan Negara. Grasindo.

Riwandani, A. (n.d.). pengaruh anggaran berbasis kinerja dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. (Studi Kasus Pada BPKD – Kabupaten Bandung Barat). 1–16.

Rona Efrizar. (2017). pengaruh kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas publik dan sistem pelaporanterhap kinerja manajerial (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Rokan Hulu). Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau, 4(1), 1726– 1740.

Sekaran. (2006). Metode Penelitian Bisnis (4th ed.). Salemba Empat.

Selviani, D. (2021). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Cimahi. Land Journal, 1(2), 117–124. https://doi.org/10.47491/landjournal.v1i2.703

Sugiyono. (2004). Metode Penelitian. Alfabeta.

Sugiyono. (2005). Memahami Penelitian Kualititif. Alfabeta.

Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

Sulistio, E. B. (2010). Faktor-Faktor Penghambat Pengembangan Sumberdaya Aparatur Pemerintah Daerah. Sosialita, 1(1), 1–13. http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/JIA/article/view/353/352

Sulkarnaim S. (2016). Pengaruh Komitmen Organisasi, Penyempurnaan Sistem Administrasi, Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Reward Terhadap Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Kabupaten Kepulauan Selayar.

Urip Santoso. (2008). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud. 20.

Wahdatul, L., Rahayu, S., Dillak, V. J., Akuntansi, P. S., Ekonomi, F., & Telkom, U. (2016).

Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Dan Sistem Pelaporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung the Influence of Performance – Based Budgeting and Financial Reporting System To the Accountability of the Local Governme. E-Proceeding of Management, 3(2), 1560– 1565.

Wardani, N. D., & Silvia, D. (2021). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Kejelasan

Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (Lpmp) Provinsi Lampung. Bisnis Dan Akuntansi Unsurya, 6(1), 47–56.

Yushita. (2010). earning management dalam hubungan keagenan. VIII(2005), 1–12.

Additional Files

Published

2022-11-30

Issue

Section

Artikel