Collaborative Governance Bhabinkamtibmas dengan FKPM untuk Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban di Kabupaten Puncak Jaya
DOI:
https://doi.org/10.31957/jeb.v10i3.2643Keywords:
Collaborative Governance, Bhabinkamtibmas, FKPM, Security and Orders, Puncak JayaAbstract
Downloads
References
Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and Theory , 543-571.
Anwar, S. (2018). Peran Diplomasi Pertahanan Dalam Mengatasi Tantangan di Bidang Pertahanan. Jurnal Pertahanan & Bela Negara, 4(2), 71-94.
Guntur, M. (2017). Fungsi Kepolisian Negara Dalam Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Pada Masyarakat Kota Sengkang Kabupaten Wajo. Al Hikam, 1(3), 64-78.
Jazuli, A. (2016). Pembangunan Pertahanan dan Keamanan Demi Penegakan Hukum di Indonesia: Kewibawaan Suatu Negara (Development of defence and security for law enforcement In indonesia: a state authority). Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 16(2), 187-199.
Mahayuda, I. P. H., & Ardana, P. S. (2021). Penyelesaian Masalah Di Desa Dengan Pendekatan Restorative Justice Oleh Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng. Kertha Widya, 8(2).
Mardalis. (1999). Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta : Bumi. Aksara.
Ningrum, R. A. (2014). Urgensi pengaturan keamanan dan ketertiban dalam lembaga permasyarakatan di indonesia (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
Novario, I Mahesa. (2019). Tinjauan Yuridis Penanganan Separatisme Di Indonesia (Studi Kasus Penanganan Separatisme Di Papua) (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Jember).
Purba, J. (2002). Pengelolaan lingkungan sosial. Yayasan Obor Indonesia.
Ramadhan, R., Mulyadi, M., & Marzuki, M. (2021). Peran Polisi Masyarakat (POLMAS) Dalam Mewujudkan Sistem Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Studi di Kepolisian Resort Tanjung Balai). Jurnal Ilmiah METADATA, 3(1), 274-291.
Saputra, R. (2021). Pelaksanaan Tugas Pokok Bhabinkamtibmas Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Di Polsek Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
Setiyono, B. (2010). Korupsi, transisi demokrasi & peran organisasi civil society (CSO): Sebuah Tinjauan Teoritis. Politika: Jurnal Ilmu Politik Undip, 1(1), 4-26.
Sirajuddin, S., Thalib, H., & Baharuddin, H. (2020). Efektivitas Pemecahan Masalah (Problem solving) Oleh Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Dalam Penanganan Pelanggaran Hukum Pidana. Journal of Lex Generalis (JLG), 1(4), 474-488.