MALPRAKTEK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN WAROPEN TAHUN 2019 (STUDI KASUS TENTANG PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT KABUPATEN)
DOI:
https://doi.org/10.31957/jkp.v4i2.1741Keywords:
Election, Election Malpractice, Vote Recapitulation, Kabupaten WaropenAbstract
Downloads
References
Akhmad, A., & Idris, U. (2020, May). Politik “Nokenâ€: Properti Budaya Pada Arena Kontestasi Kekuasaan di Papua. In Seminar Nasional dan Pra Lokakarya ADJASI 2018.
Awaluddin. (2019). Malpraktik Pemilu Di Tempat Pemungutan Suara Pada Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilu Serentak Tahun 2019.Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol. 1 (1).
Birch, S. (2011). Electoral Malpractise. 0xford: Oxford University Press.
Dinati, Febriyani Hilda. (2018). Malpraktik Pemilu Pada Pileg 2014 Di Kabupaten Badung: Studi Kasus Tentang Mobilisasi Pemilih Pengguna KTP. Thesis, Universitas Airlangga.
Creswell, J. W. (2016). Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan. Mixed. Yoyakarta: Pustaka Pelajar
Evarukdijati. (2019). “Bawaslu Tangani 63 Kasus Pidana Pemilu Di Papuaâ€. Sri Muryono (Ed.) [online] Available at: https://www.antaranews.com/berita/876107/bawaslu-tangani-63-kasus-pidana-pemilu-di papua?. (Retrieved Sept 9, 2020).
Harmoko, R., & Afif, Z. (2021). Peranan Badan Pengawasan Pemilu terhadap Sengketa Pemilu Tahun 2019 (Studi Di Kantor Bawaslu Kabupaten Batubara). JURNAL PIONIR, 7(1).
Muttaqin, M. Z., Idris, U., & Ilham, I. (2021). Tantangan Implementasi Netralitas PNS (Kajian Kekerasan Simbolik dalam Pilkada). JWP (Jurnal Wacana Politik), 6(1), 1-14.
Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum
Prihatmoko, J. Joko. (2003). Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi. Semarang:LP2I.
Rahmatunnisa, M. (2017). Mengapa Integritas Pemilu Penting?.Jurnal Bawaslu, Vol 3(1), Pp. 1-11. ISSN 2443-2539.
Rika, Hesti. (2019). “KPU Sebut Noken Tak Bisa Dipersoalkan Dalam Gugatan Di MKâ€. [online] Available at: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190715164907-12-412287/kpu-sebut-noken-tak-bisa-dipersoalkan-dalam-gugatan-di-mk.(Retrieved Sept 9, 2020).
Saputra, A. D. (2020). Penerapan Sanksi Pelanggaran Administratif Pemilu bagi Penyelenggara Pemilu. PLENO JURE, 9(2), 129–142.
Solihah, R., & Witianti, S. (2017). Permasalahan dan Upaya Mewujudkan Pemilu Demokratis di Indonesia Pasca Reformasi. Jurnal Bawaslu, 3(1).
Suhard, Gaudensius. (2020). “Malapraktik Pilkadaâ€. [online] Available at:https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1868- (Retrieved Sept 9, 2020).
Syaefudin, M. (2019). Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menegakan Kode Etik Pelanggaran Pemilihan Umum. Jurnal USM Law Review, 2(1), 104–120.
Syafriandre, A., Zetra, A., & Amsari, F. (2019). Malpraktik Dalam Proses Verifikasi Partai Politik Di Indonesia: Studi Pada Pemilihan Umum 2019. Jurnal Wacana Politik, 4, 14–29.
Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Yasmin, A. Amelia (2019). “Riset temukan tiga penyebab praktik kecurangan pada pemilu 2014 dan 2019â€.[online] Available at:https://theconversation.com/riset-temukan-tiga-penyebab-praktik-kecurangan-pada-pemilu-2014-dan-2019-130188. (Retrieved Sept 9, 2020).