EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA RPJMD  KABUPATEN KETAPANG

Eliyanti Eliyanti

doi:10.52062/keuda.v8i1.2769

Authors

Eliyanti Eliyanti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura

DOI:

https://doi.org/10.52062/keuda.v8i1.2769

Abstract

Dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam pencapaian target RPJMD yang akan digunakan sebagai pedoman yaitu target dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Ketapang Tahun 2016 â€“ 2020, karena Laporan tersebut dapat menjadi tolak ukur dalam menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, yang telah di jalankan dalam 5 priode yang lalu. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam pencapaian target kinerja RPJMD Kabupaten Ketapang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan fiendl research ke BAPPEDA dan BPKAD Kabupaten Ketapang dan metode penelitian kuantitatif untuk mendeskripsikan data keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan menjelaskan data keuangan tersebut untuk dianalisis kemudian diproses untuk menarik kesimpulan. Pengumpulan data diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi.Â Â Hasil penelitian ini yaitu (1) Sesuai capaian output pelaksanaan APBD dalam capaian target RPJMD dalam priode 2016-2020, data realisasi belanja, dalam lima tahun terakhir, terjadi pertumbuhan belanja yang relatif membaik di Kabupaten Ketapang; (2) Capaian outcome pelaksanaan APBD yang didapatkan belum optimalnya pelaksanaan APBD dikareanakan TPAK Kabupaten Ketapang yang masih menunjukkan tren berfluaktif dan cenderung menurun serta tingginya angka pengangguran di Kabupaten Ketapang menjadi faktor terbesar yang mempengaruhi pelaksanaan APBD di Kabupaten Ketapang. 3. Temuan hasil evaluasi APBD dalam capaian target RPJMD Kabupaten Ketapang masih sangat besar ketergantungannya dengan pendapatan transfer dari Pemerintah pusat hal tersebut di karenakan APBD Kabupaten Ketapang dari segi belanja daerah masih tergolong rendah.

Â

Kata kunci:Â Target Kinerja, RPJMD, Anggaran Pendapatan, Belanja Daerah.

Downloads

Download data is not yet available.

References

BPS. (2022). Statistik Indonesia 2022.

Halim, A. (2012). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.

Hanifa, L. (2021). Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2016-2020. Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton 7(4):640â€“51. doi: 10.35326/pencerah.v7i4.1571.

HrÃºza, F. (2015). "Public Sector Organization Financial Ratiosâ€™â€™ Recent Development as a Matter of Financial Innovation".â€

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Komang, A.A.S. (2019). Analisis Faktor Penyebab Dan Akibat Dari Waktu Penyusunan Anggaran Dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng 2017. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika 9(1):59â€“71.

Mardiasmo. 2013. Perpajakan Edisi Revisi 2013. Yogyakarta: Andi.

Matondang, E.S. (2022). Efektivitas Penggunaan Anggaran Belanja Langsung Terhadap Anggaran Berbasis Kinerja. Medan-Sabtu.

Moeheriono. 2012. Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. n.d. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. 2020. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. n.d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. n.d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. n.d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

RKPD Bappeda Kabupaten Ketapang Tahun 2021. n.d. RKPD Bappeda Tahun 2021.

Tangdialla, R., dan R. Datu. (2021). Analisis Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja BAPPEDA Toraja Utara. Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Terapan (JESIT) 2(1):117â€“34.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perimbangan keuangan. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perimbangan Keuangan .

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. n.d. â€œUndang Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.â€

Undang-undang (UU) tentang Keuangan Negara. 2003. â€œUndang-Undang (UU) Tentang Keuangan Negara.â€

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang â€Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. n.d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang â€Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. n.d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.