ANALISIS REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

Authors

  • paulus k alolayuk Universitas Cenderawasih

Abstract

Analisis realisasi anggaran secara umum menjelaskan mengenai bagaimana suatu pemerintah daerah menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan melihat bagaimana realisasinya yang menunjukkan penggunaan yang tepat dan efisien. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk menganalisis anggaran pendapatan dan belanja pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang, dengan manfat yang diharapkan untuk memperoleh informasi mengenai anggaran dan pendapatan belanja pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang. Analisis deskriptif telah digunakan dalam penelitian ini yang bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis mengenai fakta dengan fenomena yang sedang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa rasio pendapatan dan belanja daerah menunjukkan hasil yang bervariasi, dianataranya adanya hubungan pola instruktif dalam hal kemandirian suatu pemerintah daerah, dan sejauh ini pola belanja pemerintah daerah menunjukkan kondisi yang wajar sesuai dengan apa yang ditargetkan.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdullah, S. (2012). Perilaku Oportunistik Legislatif dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Bukti Empiris dari Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia. Ringkasan Disertasi. Universitas Gajah Mada.

Andvig, Jens Chr., Odd-Helge Fjeldstad, Inge Amundsen, Tone Sissener & Tina Søreide. (2001). Corruption A Review of Contemporary Research. Chr. Michelsen Institute Development Studies and Human Rights Report R 2001: 7. Web: http//www.cmi.no.

Anggraini, Y., & Puranto, H. B. (2010). Anggaran Berbasis Kinerja. Penyusunan APBD Secara Komprehensif. Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Basri, R. (2014). Analisis Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran Pada BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara. Universitas Sam Ratulangi. (http//: ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/download/2651/2204). Diakses tanggal 03 Juni 2018.

Bastian, I. (2010). Akuntansi Sektor Publik. Edisi Ketiga, Erlangga, Yogyakarta

Bisma, I. D. G., & Susanto, H. (2010). Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007. Gance Swara, Edisi Khusus, Vol. 4(5), Desember 2010.

Dharmawati, M. K., & Irmadariyani, R. (2016). Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Dalam Manilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi. Artikel Ilmiah Mahasiswa, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (KEMENKEU). (2014). Deskripsi Dan Analisis APBD 2014.

Faria. J. A. D & Silva, S. M. G. D .(2013). The effects of information asymmetry on budget slack: An experimental research. African Journal Business of Management, Vol. 7 (13), pp. 1086-1099. http://www.academicjournals.org/AJBM

Gilardi, Fabrizio. (2001). Principal-agent models go to Europe: Independent regulatory agencies as ultimate step of delegation. Paper presented at the ECPR General Conference, Canterbury (UK), 6-8 September 2001.

Gita, S. (2014). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Badan Pertanahan Nasional Wilayah Sumatera Selatan. Jurnal, Hal 1-10. STIE Multi Data Palembang. (http//:eprints.mdp.ac.id › Jurnal). Diakses tanggal 03 Juni 2018.

Halim. A., & Abdullah, S. (2006). Hubungan Dan Masalah Keagenan Di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. Jurnal Akuntansi Pemerintahan, Vol. 2 (1), pp. 53-64.

Halim, Abdul. (2002). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.

Halim, Abdul. (2007). Akuntansi Keuangan Daerah-Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.

Halim, Abdul. (2012). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Keempat, Salemba Empat, Jakarta

Handoko, A. W. (2014). Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Berbasis Kinerja Pada Dispenda Kota Surabaya. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol. 3 (12)

Hiariey, C. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Di Kota Ambon. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Gajayana Malang.

Honga, A. F., & Ilat, V. (2014). Analiss Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bitung. Jurnal EMBA, Vol. 2(4), pp. 278-288.

Indriani, Y. F. (2013). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja dengan Komitmen Organisasi sebagai Variable Moderating (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jambi). Jurnal, Hal 75-81. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. (http//:online-journal.unja.ac.id › article › view). Diakses tanggal 03 Juni 2018.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Komang, S. E. (2014). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah Kota Singaraja). e-journal S1 Ak Volume 2 No. 1 Tahun 2014 Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1. (http//:e-journal.undiksha.ac.id › article › view). Diakses tanggal 03 Juni 2018.

Korompot, R. (2015). Analisis Penyusunan Anggaran Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2014. Universitas Sam Ratulangi Manado. (http//:ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/7612). Diakses tanggal 03 Juni 2018.

Lane, Jan-Erik. (2000). The Public Sector – Concepts, Models and Approaches. London: SAGE Publications.

_________. (2003a). Management And Public Organization: The Principal-Agent Framework. University of Geneva and National University of Singapore. Working paper.

Latifah, N. (2010). Adakah Perilaku Oportunistik Dalam Aplikasi Agency Theory Di Sektor Publik. Fokus Ekonomi, Vol. 5(2), pp. 85-94.

Lomboan, M. S. (2014). Analisis Belanja Langsung Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. Unversitas Sam Ratulangi. Manado.Jurnal EMBA, Vol 2. Akses tgl 03 Juni 2018. pp.952-961

Mahmudi. (2010). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, UPP STIM YKPN, Yogyakarta

Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Moe, T. M. (1984). The new economics of organization. American Journal of Political Science , Vol. 28(5), pp. 739-777.

Nurhayati. (2015). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos, Vol. 4 (1), pp. 55-66.

Prasetya. E. G. (2005). Penyusunan Dan Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Andi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 207 Tetang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

Ramadani, R. F. (2017). Analisis Kinerja Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Samarinda. Jurnal Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

Sadeli, L. (2015). Dasar-Dasar Akuntansi. Edisi Pertama. Bumi Aksara. Jakarta.

Santosa, O. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset (DPPKA) Kabupaten Kepulauan Sangihe. Universitas Sam Ratulangi. Manado.Jurnal EMBA, Vol 2. Akses tgl 03 Juni 2018. pp 1512.

Sarwono, Jonathan. (2006). Metode Penelitian kuantitatif & kualitatif, Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu

Strom, K. (2000). Delegation and accountability in parliamentary democracies. European Journal of Political Research, Vol. 37, pp. 261-289.

Tulangow, A. P & Runtu, T. (2016). Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa. Jurnal EMBA, Vol. 4(3), pp. 564-671.

Wenny, C. D. (2012). Analsis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Propinsi Sumatera Selatan. Forum Bisnis Dan Kewirausahaan Jurnal Ilmiah STIE MDP, Vol. 2(1), pp. 39-51.

Yin, R. K. (2006). Studi Kasus-Desain & Metode, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Yohanes, Y. S. (2011). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas pada Badan Perencanaandan Pembangunan Kota (BAPPEKO) kotamojokerto. Jurnal, Hal 17-26. Program Studi/Jurusan Sistem Informasi. STIKOM Surabaya. (http//:sir.stikom.edu/493/). Diakses tanggal 03 Juni 2018.

Yuliana. (2013). Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja (APBD) Ditinjau Dari Rasio Keuangan. Studi Kasus Pada Kabupaten Sragen. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiayah Surakarta.

http://pegbintangkab.go.id/sekilas-pegunungan-bintang

http://pegbintangkab.go.id/visi-dan-misi

Downloads

Published

2019-05-02

Issue

Section

Articles