Penanganan Barang Bukti Illegal Loging: Suatu Kajian Normatif dan Empiris

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penyidikan perkara tindak pidana illegal loging di wilayah hukum Kepolisian Daerah Papua Barat. Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiolegal. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Papua Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidikan tindak pidana kehutanan masih menyisakan kelemahan secara yuridis-formal. Terdapat kekurangan dalam peraturan perundang undangan, antara lain, belum adanya penetapan kawasan hutan. Praktiknya selama ini, hanya ada penunjukan kawasan hutan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan yang pelaksanaannya tidak jarang menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Selain itu, sarana dan prasarana juga berdampak pada tingkat penyidikan. Salah satunya, sarana kendaraan yang secara geografis sulit dijangkau, hanya mengandalkan kendaraan dinas konvensional, bukan khusus untuk melalui medan hutan hingga ke pedalaman. Dari aspek teknis yudisial, terdapat perbedaan presepsi batas sepadan antara tanah ulayat dengan hutan Negara (hutan lindung), serta tempat atau medan yang sulit  untuk ditempuh dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana Illegal Logging menjadi tantangan penegakan hukum tindak pidana illegal logging.