PERBANDINGAN LEMBAGA ANTI KORUPSI DIDUNIA ANTARA KPK DENGAN KOMISI PUSAT UNTUK INSPEKSI DISIPILIN (CCDI) CHINA

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pendekatan pemberantasan korupsi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia dengan Central Commission for Discipline Inspection (CCDI) di China. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang menghambat pembangunan negara dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Indonesia dan China memiliki sistem hukum, struktur politik, serta budaya hukum yang berbeda, sehingga strategi pemberantasan korupsi yang diterapkan juga berbeda. KPK di Indonesia merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk menangani kasus korupsi secara transparan dan akuntabel dalam sistem demokrasi. Namun, efektivitas KPK sering terkendala oleh intervensi politik, revisi regulasi yang melemahkan kewenangannya, dan rendahnya integritas aparat penegak hukum lainnya. Di sisi lain, CCDI di China merupakan bagian dari struktur internal Partai Komunis Tiongkok yang memiliki kekuasaan besar dan menggunakan pendekatan represif, termasuk penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi. Meskipun strategi ini berhasil menurunkan tingkat korupsi secara statistik, pendekatan tersebut menuai kritik karena minimnya transparansi dan potensi pelanggaran hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan komparatif, data sekunder, serta analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi bergantung pada integritas kelembagaan, konsistensi kebijakan, partisipasi masyarakat, dan sistem hukum yang adil. Oleh karena itu, Indonesia dapat belajar dari ketegasan China, namun tetap mempertahankan prinsip demokrasi dan HAM dalam merumuskan kebijakan antikorupsi yang efektif.