KEDUDUKAN HUKUM ADAT TERHADAP UPAYA PENYELESAIAN PERKARA PIDANA

Abstrak

Penelitian ini membahas kedudukan dan peran hukum pidana adat dalam sistem hukum pidana nasional Indonesia, serta mekanisme penyelesaian sengketa pidana melalui pendekatan hukum adat. Meskipun sistem peradilan pidana di Indonesia didominasi oleh pendekatan litigasi formal, praktik hukum adat masih berperan penting, khususnya dalam komunitas adat yang memiliki nilai-nilai tradisional yang kuat. Keberadaan hukum pidana adat diakui secara konstitusional, namun pengakuannya dalam hukum pidana nasional bersifat terbatas dan belum terintegrasi secara menyeluruh. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan untuk menelaah dasar hukum dan dinamika penerapan hukum adat dalam perkara pidana. Ditemukan bahwa hukum pidana adat tidak hanya berperan dalam menjaga ketertiban sosial, tetapi juga menawarkan alternatif penyelesaian sengketa melalui mekanisme mediasi dan restorative justice. Kedua pendekatan ini menekankan musyawarah, pemulihan hubungan antar pihak, dan pencapaian keadilan substantif tanpa prosedur peradilan formal. Namun demikian, tantangan yang muncul mencakup ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, potensi diskriminasi, serta ketidakpastian hukum akibat tidak adanya kodifikasi. Oleh karena itu, integrasi yang harmonis antara hukum pidana adat dan hukum nasional perlu dikembangkan, agar praktik hukum adat dapat memberikan kontribusi nyata dalam sistem peradilan pidana yang berkeadilan dan inklusif bagi masyarakat Indonesia yang pluralistik.