IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH KAMPUNG NAFRI DI DISTRIK ABEPURA KOTA JAYAPURA
DOI:
https://doi.org/10.31957/jkp.v5i1.2422Kata Kunci:
Policy Implementation, Kapacity Building, Village ApparatureAbstrak
Unduhan
Referensi
Agustino, L. (2014). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Alfabeta Cv, Bandung.
Ilham, I., Muttaqin, U. I., & Idris, U. (2020). Pengembangan Bumkam Berbasis Potensi Lokal Di Kawasan Perbatasan Indonesia-Papua New Guinea. Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(2), 104-109.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa.
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Operasional Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Kampung.
Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kualitatif, Kantitatif dan R & D. Alfabeta CV. Bandung.
Miles, M. B. & Huberman, A. M. (2009). Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI-Press.
Sugiman, S. (2018). Pemerintahan Desa. Binamulia Hukum, 7(1), 82-95.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Wahad, S. A. (2008). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. UMM Press, Malang.
Winarno, B. (2014). Kebijakan Publik (Teori, Proses Dan Studi Kasus). CAPS (Center of Academic Publishing Service)