Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Derajat Kemadirian Fiskal Kabupaten Merauke

Penulis

  • Boy Denny P. Simamora Universitas Cenderawasih
  • Ida Ayu Purba Riani Universitas Cenderawasih
  • P. N. Patinggi Universitas Cenderawasih

DOI:

https://doi.org/10.56076/jkesp.v4i3.2089

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis struktur penerimaan PAD, (2) laju pertumbuhan PAD dan Sumber – sumber PAD . (3) serta untuk menganalisis derajat otonomi fiskal (4) mengetahui tingkat kemampuan Finansial. Alat analisis yang digunakan yaitu analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Merauke adalah rasio kemandirian keuangan daerah, rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi. Hasil Penelitian membuktikan bahwa (1) Tingkat desentralisasi fiskal Kabupaten Merauke dari tahun 2010 – 2014 masih di bawah 10% Derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Merauke masuk kriteria masih “sangat kurang “ yang mengandung arti bahwa Kabupaten Merauke mempunyai tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat yang tinggi. (2) Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merauke rentang waktu 2010-2014 mengalami fluktuatif. Dengan rata-rata pertumbuhan 12%. (3) Struktur Penerimaan PAD Kabupaten Merauke yang berasal dari sumber-sumber penerimaan menunjukkan bahwa yang memberikan kontribusi terbanyak terhadap PAD adalah pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 35,8% atau 33.1 miliar. (4) Tingkat kemampuan finansial pemerintah Kabupaten Merauke dalam membiayai kebutuhan anggaran belanja daerahnya masuk dalam kriteri “Baik dan sangat baik “ yang mengandung arti bahwa Kabupaten Merauke mempunyai tingkat kemandirian kepada pemerintah pusat sudah rendah atau mulai mandiri.

Kata Kunci : PAD, Desentralisasi Fiskal, Kemampuan Fiskal

Unduhan

Data unduhan belum tersedia.

Biografi Penulis

Boy Denny P. Simamora, Universitas Cenderawasih

Alumni Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih 

Ida Ayu Purba Riani, Universitas Cenderawasih

Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih

P. N. Patinggi, Universitas Cenderawasih

Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih

Referensi

Davey, K.J.,(1988), Pembiayaan Pemerintah Daerah – Praktek-praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga, UI Press, Jakarta;

Gaffar, A., (2000), “Kebijaksanaan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan di Masa Mendatangâ€, Wacana, Edisi 5, Tahun II, 31 – 46;

Jaya, W.K, (1996), “Analisis Potensi Keuangan Daerahâ€, Modul Program Penataran Manajemen Sektor Ekonomi Strategis, Kerjasana Ditjen PUOD dengan Pusat Penelitian dan Pengkajian Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta;

Kaho, Yosef Riwu, (1997). Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia; Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta;

Koswara, E., (2000). Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang¬Undang Nomor 22 Tahun 1999: Suatu Telaahan dan Menyangkut Kebijakan, Pelaksanaan dan Kompleksitasnya, CSIS XXIX No. 1, 51 – 52;

Kuncoro, Mudrajat, (1995). “Desentralisasi Fiskal di Indonesiaâ€, Prisma No. 4 : 3 – 17, Jakarta;

Mahi, R., (2000). “Prospek Desentralisasi di Indonesia ditinjau dari Segi Pemerataan antar Daerah dan Peningkatan Efisiensiâ€, Analisis CSIS, Jakarta, Tahun XXIX, Nomor 1, 54 – 56;

Mardiasmo, (2000), “Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah Untuk Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah 2001â€, Makalah Seminar HIMMEP, Yogyakarta;

Rasyid, Ryaas M, (1999), Konsep, Kebijakan, dan Implementasi Politik dan Manajemen Pembangunan Otonomi Daerah, Bahan Semiloka Nasional, Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Ditjen PUOD Depdagri, Jakarta;

Reksohadiprodjo, S., (1996), Keuangan Negara (Ekonomi Publik) Teori dan Praktek, Jurnal Keuangan dan Akuntansi Publik, Volume I, Nomor 1, 74 – 78;

Samso, A., (1997), Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebagai Sumber Utama Pembiayaan Pembangunan Daerah, Temu Alumni dan Seminar Nasional Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta;

Santoso, Bagus, (1995), “Retribusi Pasar Sebagai Pendapatan Asli Daerah†: Studi Kasus Pasar Kabupaten di Sleman, Prisma, No. 4, 19 – 28;

Saragih, P.J, (1996), “Peningkatan Penerimaan Daerah Sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerahâ€, Perencanaan Pembangunan, Nomor 6, 36 – 43;

Slater, Richard, (1997), Approaches to Strengthening Local Government : Lessons from Sri Lanka, Public Administration and Development , Vol. 17, 251 – 265;

Widayat, Wahyu, (1994), “Maksimalisasi Pendapatan Asli Daerah Sebagai Kekuatan Ekonomi Daerahâ€, Jurnal Akuntansi dan Manajemen STIE – YKPN, Yogyakarta, Vol VI, 23 –47

Diterbitkan

2017-12-01

Cara Mengutip

Simamora, B. D. P., Riani, I. A. P., & Patinggi, P. N. (2017). Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Derajat Kemadirian Fiskal Kabupaten Merauke. Jurnal Kajian Ekonomi Dan Studi Pembangunan, 4(3). https://doi.org/10.56076/jkesp.v4i3.2089

Terbitan

Bagian

Articles

Artikel paling banyak dibaca berdasarkan penulis yang sama

1 2 > >>